Suarkabar, Padang– Puluhan pegawai UPTD Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM) Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD Sumbar untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait kisruh di BKIM Sumbar.
Salah satunya yaitu terkait kisruh antar pegawai yang membuat suasana kerja di BKIM menjadi tidak kondusif.
Seorang pegawai mengaku bahwa merasa sudah tidak nyaman lagi bekerja di BKIM karena perlakuan dokter spesialis kepada perawat.
Menurutnya, perlakuan itu tidak semestinya dilakukan sehingga suasana dan iklim kerja menjadi tidak kondusif.
Lebih lanjutnya, ia menyampaikan bahwa ketidaknyamanan dalam bekerja disebabkan oleh sikap salah seorang dokter dan juga Kasi Penunjang Pelayanan, hal ini membuat pendapatan BKIM tidak maksimal.
“Tahun 2022 BKIM diberi target pendapatan Rp3,254 miliyar, tapi yang terealisasi hanya Rp800 juta atau 28 persen saja,” lanjutnya.
Kisruh di BKIM Sumbar ini ditanggapi oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat.
Ia menyampaikan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepagawaian Daerah Provinsi secara musyawarah dan kekeluargaan.
Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
“Jangan sampai berlarut-larut sehingga mengganggu kualitas pelayanan, maka Gubernur sebagai pembina kepegawaian di Pemprov harus mengambil sikap melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk diselesaikan,” ujar Hidayat pada beberapa waktu lalu.
Saat ini, aspirasi pegawai BKIM telah diterima dan disampaikan kepada Gubernur untuk diselesaikan.
Aspirasi pegawai BKIM Sumbar ini dilaksanakan pada Jumat, 7 Juli 2023 di Kantor DPRD Sumbar dan dihadiri puluhan pegawai dari BKIM.*
