Suarkabar, Padang- Terkait pengurangan bandara internasional, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan memperjuangkan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) agar tidak turun menjadi bandara regional.
Hal ini dianggap akan sangat merugikan daerah terutama sektor pariwisata.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan telah menelusuri ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) terkait status BIM.
“Berdasarkan beberapa indikator BIM masuk kategori bandara internasional yang dipertahankan,” katanya yang dikutip dari Radar Sumbar pada Selasa, 21 Februari 2023.
Lebih lanjut, Gubernur Sumbar itu mengatakan, pihaknya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mempertahankan status bandara tetap internasional.
Namun karena itu bukan kewenangan provinsi, maka ia mengutus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi untuk menindaklanjuti ke Kemenkomarves.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi membenarkan hal tersebut. Berdasarkan koordinasi dengan Kemenkomarves, BIM memenuhi indikator untuk tetap jadi bandara internasional.
“Bandara yang akan tetap menyandang status internasional adalah yang memenuhi indikator tertentu diantaranya bandara perbatasan, pintu masuk pariwisata dan pintu masuk kargo,” katanya.
Ia menyebutkan BIM memenuhi dua indikator yaitu bandara yang melayani pintu masuk pariwisata dan bandara melayani pintu masuk perbatasan.
Sebelumnya, BIM dikhawatirkan akan turun menjadi bandara regional yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri. Padahal, Bandara Internasional Minangkabau in telah menjadi pintu masuk bagi wisatawan mancanegara terutama dari Malaysia.
Hal itu menyebabkan pelaku usaha pariwisata di Sumbar resah sehingga langsung disikapi oleh pemerintah daerah.*
