Suarkabar, Jakarta– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana menggencarkan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada 6 Desember 2022.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Dhahana Putra pada Kamis, 23 Februari 2023.
“Yang jelas ada beberapa hal yang akan dilakukan Pemerintah terkait tindak lanjut KUHP baru,” katanya.
Dilansir dari Info Publik pada Kamis, 23 Februari 2023, Dhahana menyampaikan akan memasifkan sosialisasi di 16 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai provinsi.
Kegiatan ini akan dimulai pada pada akhir Februari 2023 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Lalu, di Universitas Gadjah Mada, Universitas Bengkulu, Universitas Riau, Universitas Tanjungpura, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro dan Universitas Andalas.
Berikutnya KUHP baru juga disosialisasikan di Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Pattimura, Universitas Mulawarman, Universitas Mataram, Universitas Halu Ole, dan terakhir di Universitas Muhammadiyah Sorong.
Langkah selanjutnya ialah menyiapkan modul terkait KUHP baru. Hal tersebut nantinya ditujukan untuk bimbingan teknis yang diikuti oleh aparat penegak hukum.
Pada kesempatan itu, Dhahana kembali menegaskan KUHP baru sama sekali tidak dirancang atau dibuat untuk menangani kasus tertentu. Sebab, rancangan KUHP tersebut disusun atau di konsep sejak tahun 1963.
Kemudian dalam perjalanannya pada tahun 2012 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan terkait RUU KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Jadi tidak ada merencanakan suatu ketentuan untuk suatu kasus tertentu,” ujarnya.*
